728x90 AdSpace


Latest News
Rabu, 17 Mei 2017

Bebas bersyarat Urip Tri Gunawan melukai rasa keadilan


BERITA TERKINI - Anggapan bahwa terpidana korupsi mendapat perlakukan khusus ketimbang narapidana lain sepertinya belum sepenuhnya sirna. Tak hanya fasilitas selama di penjara, terpidana korupsi pun banyak yang mendapat berbagai keringanan seperti pemotongan masa tahanan.

Ingat Jaksa Urip? Dia adalah terpidana kasus suap dan pemerasan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Nama lengkapnya Urip Tri Gunawan yang tertangkap tangan menerima suap senilai US$660 ribu atau sekitar Rp6 miliar pada 2008. Ia divonis 20 tahun penjara pada 2008 sampai tingkat Mahmakah Agung.

Baru sembilan tahun menjalani hukuman --setengah dari total pidana saja belum-- Urip ternyata dibebaskan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, Bandung pada Jumat (12/5/2017). Bebasnya mantan jaksa ini dianggap dapat melukai rasa keadilan publik.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan belum menerima surat dari Kementerian Hukum dan HAM soal keputusan pembebasan bersyarat Urip. KPK meminta Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan secara detail soal pemberian pembebasan bersyarat terhadap mantan Jaksa Urip.

Kata Febri, alasan pembebasan bersyarat perlu dilakukan secara sangat hati-hati dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kementerian Hukum dan HAM atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu menjelaskan lebih detail kepada publik.

"Jadi ini bukan hanya kepentingan KPK yang menangani kasus ini tetapi kepentingan publik yang jauh lebih besar yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi," kata Febri, Selasa (16/5/2017).

Sejatinya, setiap narapidana berhak mendapatkan bebas bersyarat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan tahun.

Peraturan bebas bersyarat juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ditetapkan ketika Menteri Hukum dan HAM dijabat oleh Amir Syamsudin.

Ada juga PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur mengenai pemberian remisi terhadap narapidana. Narapidana untuk kasus-kasus pidana khusus tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana.

Dengan ketentuan bebas bersyarat, Urip seharusnya menjalani masa tahanan sekitar 13 tahun dulu baru dapat bebas bersyarat. Kenyataannya, Urip divonis 20 tahun penjara pada 2008 sehingga baru menjalani hukuman 9 tahun.

"Apakah masa pidana yang dihitung itu 20 tahun atau setelah dipotong remisi atau potongan-potongan yang lain, tafsir ini perlu lebih dijelaskan karena kita bicara tentang akibatnya terhadap terpidana-terpidana kasus korupsi," ujar Febri.

Urip divonis hukuman 20 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 4 September 2008. Ia terbukti menerima uang karena jabatannya sebagai anggota tim jaksa penyelidik perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Penyidik KPK menangkap tangan Urip setelah menerima suap senilai US$660 ribu dari Artalyta Suryani, orang dekat Sjamsul Nursalim, pada 2 Maret 2008. Ia juga menerima suap dari mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Glenn Yusuf melalui pengacara Reno Iskandarsyah, senilai Rp1 miliar.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis 20 tahun bui terhadap Urip pada 28 November 2008. Mahkamah Agung, pada 11 Maret 2009, juga menolak permohonan kasasi Urip.

Febri mengatakan, jangan sampai kemudian pemerintah dinilai tidak konsisten misalnya, di satu sisi bicara komitmen pemberantasan korupsi tetapi di sisi lain ada kelonggaran-kelonggaran yang ditemukan oleh publik ketika ancaman hukuman 20 tahun tetapi hanya menjalani bahkan kurang dari setengah putusan yang telah dijatuhkan tersebut.

Juru bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Syarpani, mengatakan Urip telah memenuhi syarat menjalani dua per tiga masa hukum pada 2017 jika mengacu pada total vonisnya yang berakhir pada 2023. Urip juga telah membayar denda Rp290 juta dari total Rp500 juta yang ditetapkan pengadilan.

"Kami konsultasi kepada KPK tentang pelunasan denda ini. Dan, tak ada masalah, karena sisanya dilunasi dengan hukuman penjara beberapa bulan," ujar Syarpani.



Bantuan Anda, Berita Heboh, Berita International, Berita Terkini, Berita Unik, Cerita Cinta, Cerita Lucu, Cerita Mengharukan, Entertainment, Film Cinta, Film Lucu, Film Mengharukan, Handphone, Kesehatan, Kuliner, Orang Hilang, Penipuan, Sejarah, Slider, Sports, Tionghoa, Video, Zodiak
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Bebas bersyarat Urip Tri Gunawan melukai rasa keadilan Rating: 5 Reviewed By: Nonton cinta